Surabaya, respublikanews – Memasuki masa reses tahun sidang ke lima anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan H. Budi Leksono, SH melakukan Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Jasmas) di Jalan Lamongan Kelurahan Gundih Kecamatan Bubutan, Senin malam (09/10/2023).
Kepada wartawan Budi Leksono mengatakan, ada beberapa catatan penting yang disampaikan warga di Jalan Lamongan 64 Gundih Bubutan yaitu Pertama, soal pemasangan paving dan PJU di RT01/RW03 yang hingga kini belum terealisasi oleh Pemkot Surabaya.
Kedua, warga di RW03 Jalan Lamongan Surabaya minta adanya jaminan rasa aman lingkungan tempat tinggalnya meski berdiri di lahan PT KAI.
“ Sudah puluhan tahun warga di sini bertempat tinggal, dan jangan sampai ada ancaman penggusuran dari PT KAI. Karena memang sebetulnya di jalan Lamongan Surabaya ini peruntukkannya adalah permukiman,” ujar Budi Leksono di Surabaya, Senin (09/10/2023).
Ia menjelaskan, permukiman warga di Jalan Lamongan sudah berdiri puluhan tahun, dan warga merasa gusar jika ada petugas Polsuska mendatangi rumah warga khawatir di gusur.
Untuk itu, kata Buleks sapaan Budi Leksono, warga di Jalan Lamongan berharap ke Pemkot Surabaya agar adanya jaminan rasa aman tidak khawatir tergusur permukiman warga, yang sudah lama tinggal.
Selain itu, jelas Buleks, apa yang disampaikan oleh Ketua RW03 dari aspirasi warganya bahwa, banyak orang tua ingin anaknya bisa sekolah hingga lulus SMA.
Pasalnya, terang Buleks, biaya SMA cukup besar sampai jutaan rupiah belum lagi SPP nya setiap bulan. Sehingga banyak tunggakan administrasi sekolah yang mengakibatkan anak siswanya tidak bisa mengikuti ulangan maupun ujian nasional.
“ Untuk itu warga berharap kepada Pemkot Surabaya agar ada jaminan sama seperti SMP yang gratis uang pendidikan SMA atau SMK,” terang anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya ini.
Lebih lanjut Buleks kembali mengatakan, dari jaring aspirasi masyarakat ini saya sebagai anggota dewan menampung seluruh aspirasi masyarakat.
Meskipun tidak semua terealisasi, kata Buleks, setidaknya aspirasi masyarakat ini menjadi sebuah masukan bagi Pemkot Surabaya mengenai jaminan pendidikan gratis untuk SMA.
Jeritan masyarakat soal pendidikan ini, tegas Buleks, harus diperhatikan dan diprioritaskan oleh Pemkot Surabaya, terutama di tingkat SMA.
Karena, tambah Buleks, untuk daftar SMA Negeri saja orang tua wali murid ada yang hutang demi pendidikan anaknya, karena cukup mahal biayanya untuk daftar saja bisa diatas Rp2 juta.
“ Kami minta ada perhatian dari Pemkot Surabaya demi masa depan pendidikan anak-anak kita warga Surabaya,” pungkasnya. (trs)
