Surabaya, respublikanews – Kegiatan Jaring Aspirasi masyarakat oleh Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno, di kawasan pesisir Kejawan Lor Kecamatan Bulak, banyak dihadiri masyarakat nelayan.
Jaring aspirasi masyarakat digelar pada Senin malam (09/10/2023) tersebut, merupakan bagian kegiatan masa reses DPRD Surabaya di tahun sidang kelima, masa persidangan kesatu tahun anggaran 2023.
Dalam kesempatan itu, para nelayan menyampaikan aspirasi, yang berkaitan dengan persoalan mata pencaharian mereka.
Fathur, nelayan yang tergabung dalam kelompok nelayan Kecamatan Bulak mengatakan, sudah 8 tahun para nelayan Kejawan Lor dan sekitarnya, tidak bisa menjalankan aktifitas dengan normal.
“Dalam sebulan kita tidak pergi melaut selama dua minggu, ketika tidak ada air pasang yang besar. Karena perahu tidak bisa bergerak, akibat terjebak lumpur. Ketinggian lumpur sudah sekitar 1 meter,” ujarnya.
Lebih lanjut menurut Fathur, ketinggian lumpur bertambah kalau dibandingkan 8 tahun lalu, yang baru sekitar setengah meter. Bertambahnya sendimen lumpur juga mulai terjadi di kawasan nelayan Bulak Cupat.
“Kalau tidak melaut, nelayan disini cari kerja sampingan. Seperti jadi kuli batu atau kuli bangunan. Ya untuk menutupi kebutuhan hidup. Karena selama ini penghasilan kami sebagai nelayan minus mas,” imbuh Fathur.
Karenanya Fathur berharap Pemkot Surabaya melakukan pengerukan dengan membuat hilir, sebagai sarana lalu-lintas perahu nelayan.
“Kira-kira hilir tersebut sejauh 400 meter sampai ke pulau pasir. Dengan begitu ada air masuk sampai ke pinggir pantai. Sehingga kami nelayan bisa setiap saat melaut. Tidak seperti sekarang yang menunggu air pasang besar,” jelasnya.
Wakil Ketua Komisi B Anas Karno mendukung aspirasi tersebut, sebagai bentuk menciptakan kedaulatan pangan untuk kesejahteraan masyarakat nelayan.
“Dalam Rakernas ke IV PDI Perjuangan yang digelar akhir September lalu, Ketua Umum ibu Megawati menekankan pentingnya kedaulatan pangan untuk kesejahteraan masyarakat,” terangnya.
Selain itu legislator PDIP Surabaya tersebut juga mengatakan, Presiden Joko Widodo jauh-jauh hari juga mengatakan, supaya tidak memungungi laut.
“Yang artinya sebagai bangsa maritim, kita harus mampu mengeksplorasi sumber kekayaan laut untuk kesejahteraan masyarakat,” jelas Anas.
Anas kembali mengatakan, aspirasi masyarakat nelayan ini akan ditindak lanjuti, lewat komunikasi secara intensif dengan dinas terkait pemkot Surabaya.
“Khususnya dengan DKPP kota Surabaya (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian) yang menjadi mitra kerja Komisi B. Supaya memberikan atensi, terkait persoalan yang dihadapi nelayan di pesisir timur Surabaya. Agar tingkat perekonomian mereka lebih baik,” pungkasnya. (trs)
