Surabaya, newrespublika – Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Hj. Luthfiyah dengan tegas meminta pengelola stand Taman Hiburan Pantai (THP) Kenjeran agar berlaku adil antar sesama pedagang.
Hal tersebut terungkap saat hearing terkait pedagang THP Kenjeran yang mengeluhkan adanya pedagang nakal dikawasan tersebut di komisi B DPRD Surabaya Selasa, (09/01/2024).
Luthfiyah mengatakan, solusi jitu persoalan pedagang di THP Kenjeran adalah berikan rasa keadilan, tidak ada diskriminasi dan tegas.
“ Tegas dalam arti, ya rasa keadilan itu tadi. Jadi tidak boleh memihak hanya ke satu pedagang saja, karena mereka ini semuanya warga Kota Surabaya,” tegas Luthfiyah yang juga politisi Partai Gerindra Surabaya ini.
Dirinya menambahkan, sebagai wakil rakyat tentu memberikan solusi bagi warga Kota Surabaya saat ada keluhan.
Jangan sampai, kata Luthfiyah, ada pedagang yang dikeluarkan dari THP karena hanya dianggap tidak mengikuti peraturan.
“ Peraturannya juga seperti apa, wong saat hearing pengelola THP Kenjeran tidak bisa memberikan bukti tertulis kepada kami di komisi B,” jelas Luthfiyah.
Luthfiyah menjelaskan, pedagang THP Kenjeran juga tidak melanggar Perda, Perwali, Peraturan intern juga tidak, jadi peraturan apa yang dilanggar pedagang.
Jadi, jelas Luthfiyah, jika ada pedagang yang dikeluarkan dari THP itu sama saja tidak memberikan pekerjaan.
“Jangan sedikit-sedikit dikeluarkan dengan alasan pedagang tidak ikuti aturan, aturannya loh seperti apa. Jadi pengelola THP harus bersikap adil,” ungkapnya.
Sementara itu salah satu perwakilan pedagang Imam Ghazali mengatakan, pihaknya mewakili para pedagang yang hearing dengan Komisi B DPRD Surabaya untuk mengklarifikasi laporan dari pedagang yang sebelumnya sudah hearing dengan anggota komisi B juga beberapa waktu lalu.
“ Kami juga minta arahannya kepada pengelola THP, agar pengunjung dan wisatawan juga bisa menikmati kuliner yang ada di stand-stand pedagang. Dan kami setuju apa yang sudah dihasilkan saat hearing di Komisi B,” pungkas Imam. (trs)
