Surabaya, newrespublika – Warga di Kelurahan Banyu Urip mendesak kepada Pemkot Surabaya agar ditambah berdirinya SMP Negeri.
Pasalnya, dengan sistem zonasi warga kesulitan meneruskan anaknya setelah lulus SD ke jenjang SMP Negeri.
Hal ini terungkap saat warga curhat kepada anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya dari PDIP, Sukadar saat menggelar reses masa sidang tahun ke lima 2024 anggota DPRD Kota Surabaya di RW IX Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Rabu malam (17/01/2024).
Kepada wartawan, Sukadar mengatakan, posisi di kota Surabaya terkait kebutuhan SMP Negeri memang tidak semua bisa mengcover kebutuhan para lulusan SD baik swasta maupun negeri.
Khususnya di Kecamatan Sawahan, kata anggota Fraksi PDIP ini, dibanding jumlah penduduknya dengan kebutuhan SMP Negeri memang belum linear.
“ Saya akan usulkan ke Pemkot Surabaya minimal segera dibangun 2 SMP Negeri di Kecamatan Sawahan,” ujar Sukadar di Surabaya, Rabu (17//01/2024).
Ia menambahkan, paling tidak ada SMP Negeri yang bisa menampung lulusan SD di dekat rumah calon siswa, karena ada sistem zonasi.
“ Pendidikan ini penting bagi generasi penerus kita, makanya kita usulkan dibangun dua SMP Negeri di Kecamatan Sawahan,” tegas Sukadar.
Sukadar menerangkan, selain permintaan warga Banyu Urip agar ada tambahan SMP Negeri, persoalan Penerangan Jalan Umum (PJU) masih menjadi isu krusial ketika dirinya bertemu warga dimasa reses anggota dewan.
Usulan PJU ini, jelas Cak Yo sapaan Sukadar, sudah kita usulkan ke Pemkot Surabaya dan sudah banyak juga yang direalisasikan oleh Pemkot.
“ Intinya, apa yang menjadi aspirasi masyarakat saat kami reses akan kita tampung, dan menjadi pokok pikiran atau pokir yang akan kita usulkan ke Pemkot Surabaya,” pungkas Sukadar. (trs)
