Surabaya, newrespublika – Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno, menyoroti minimnya pengetahuan masyarakat tentang Pemilu 2024.
Legislator Fraksi PDIP Surabaya tersebut mengatakan, kondisi itu diketahui saat dirinya menyapa warga di salah satu kampung Kendangsari.
“Bapak-bapak, ibu-ibu, surat suara untuk DPRD Surabaya warna apa?,” tanya Anas.
Pertanyaan itu tidak langsung dijawab oleh sedikitnya 200 warga yang hadir. Begitu juga ketika Anas Karno menanyakan warna surat suara, untuk DPRD Provinsi, DPR RI dan pasangan presiden serta wakil presiden
“Pemilu dilaksanakan kapan?,” tanya Anas lagi. Warga yang hadir kebingungan menjawab.
Anas Karno mengatakan kondisi serupa juga ditemui di beberapa lokasi yang dikunjunginya. Padahal pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024 sudah kian dekat.
“Saya minta supaya penyelenggara Pemilu lebih masif lagi mensosialisasikan pelaksanaan Pemilu 2024,” ujarnya.
Anas menambahkan, seluruh resource yang dimiliki penyelenggara Pemilu, sebaiknya lebih dimaksimalkan untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Selagi ada waktu, meski tidak lagi panjang.
“Termasuk memanfaatkan segala bentuk cara sosialisasi. Seperti sosialisasi langsung dengan tatap muka, kemudian melalui berbagai jenis media, berikut media sosial,” terangnya.
Anas Karno menilai, kampanye Pemilu oleh partai politik berikut para calegnya, sebenarnya juga menjadi bagian dari sosialisasi Pemilu.
“Karenanya ketika pihak penyelenggara Pemilu masif melakukan penertiban APK (Alat Peraga Kampanye). Seharusnya juga dibarengi dengan masifnya sosialisasi kepemiluan ke masyarakat,” jelasnya.
KPU mencatat, tingkat partisipasi masyarakat Surabaya di Pemilu 2019 sebesar 70%. Sedangkan tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Surabaya tahun 2020 sekitar 52%.
“Kita mendorong supaya jumlah pertispasi masyarakat di Pemilu 2024, lebih baik dibandingkan Pemilu tahun 2019 dan Pilkada 2020,” ujar Anas Karno.
Anas Karno kembali mengatakan, demokrasi sudah menjadi kesepakatan para founding father untuk menjalankan tata bernegara.
“Pemilu merupakan cara memilih pemimpin dan wakil rakyat, dalam sistem demokrasi. Karenanya partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, untuk turut serta dalam proses demokrasi tersebut,” terangnya.
Anas mengajak masyarakat berbondong-bondong datang ke TPS pada 14 Februari 2024, kemudian gunakan hak pilih. “Jangan golput,” pungkasnya. (trs)
