Surabaya, newrespublika – Pilkada Surabaya yang kemarin berlangsung, Rabu (27/11/24) berjalan aman, lancar, dan damai mendapat tanggapan positif dari pimpinan DPRD Kota Surabaya.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni mengatakan, kami di dewan berterimakasih kepada masyarakat Kota Surabaya yang dengan spirit kepahlawanannya masih terus menyala, karena dengan sukarela datang ke TPS menggunakan hak pilihnya.
“ Ini bagian dari perwujudan nilai-nilai kecintaan terhadap bangsa dan negara. Karena di TPS itulah rakyat menentukan bagaimana pemerintahan kedepannya menjadi nahkoda ini akan memimpin Kota Surabaya, dan Provinsi Jawa Timur 5 tahun mendatang,” ujar Arif Fathoni di Surabaya, Kamis (28/11/14).
Ia menambahkan, pelaksanaan Pilkada Surabaya alhamdulillah berlangsung dengan kondisi baik berkat keterlibatan semua pihak, baik TNI, Polri, Bawslu, dan KPU serta pemerintahan dari mulai level Pjs, walikota hingga ke ujung pelayanan paling bawah yaitu, RT, RW, IPMK, semuanya bergerak serempak memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan kondusifitas Kota Surabaya.
Di samping itu, kata Ketua Partai Golkar Surabaya ini, masyarakat Surabaya juga sudah sangat luar biasa tinggi tingkat melek politiknya, sehingga kita semua memiliki kesadaran kolektif bahwa Pemilukada hanyalah sarana
rekrutmen kepemimpinan tiap lima tahun, tetapi persaudaraan sebagai sebuah bangsa itu berlangsung selamanya.
“ Jadi itu mungkin fakta-faktor yang alhamdulillah membuat Surabaya pelaksanaan Pemilukada nya berlangsung dengan baik, kondusif dan partisipasi pemilih juga alhamdulillah naik dibandingkan Pemilukada berikutnya,” tutur Mas Toni sapaan Arif Fathoni.
Saat ditanya terkait adanya insiden dua petuga KPPS di Surabaya yang alami musibah saat bertugas, Arif Fathoni mengatakan, berkaitan dengan dua petugas KPPS yang mengalami insiden ketika melaksanakan tugas, saya berharap Pemkot Surabaya menjamin penuh biaya perawatannya.
Toni kembali menambahkan, andaikata itu tidak tercover (Biaya Perawatan) oleh anggaran yang dimiliki KPU, karena apa? Pemerintah kota harus memastikan seluruh petugas pemungutan suara baik di level PPK, PPS maupun KPPS itu harus terjamin keamanannya ketika melaksanakan tugas.
“ Saya berharap seluruh biaya perawatannya ditanggung oleh Pemkot terkait insiden petugas KPPS saat bertugas di hari pencoblosan surat suara,” pungkasnya. (trs)
