Surabaya, newrespublika – Pemkot bersama DPRD Kota Surabaya menganggarkan Rp1,4 triliun khusus untuk proyek penanganan banjir di 2025.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi C dari PPP Buchori Imron mengatakan, kalau masalah banjir kan memang menjadi prioritas termasuk masalah anggaran. Kalau prioritas lalu nggak ada anggaran ya otomatis omong kosong kan gitu.
“ Dan Alhamdulillah kita sudah dianggarkan, sudah disediakan rupa insya Allah penanganan ke depan akan semakin terwujud dan semakin konkret. Ini anggarannya besar Rp1,4 triliun, insya Allah juga akan nyata dilapangannya,” ujar Buchori Imron di Surabaya, Senin (13/01/2025).
Ia menjelaskan, anggaran proyek-proyek penanganan banjir setiap tahun selalu dinaikkan saat pembahasan APBD Kota Surabaya. Seperti tahun 2024, namun nyatanya proyek pekerjaan penanganan banjir tidak pernah tuntas.
Buchori Imron menambahkan, anggaran untuk penanganan banjir ada di DSDABM Kota Surabaya, dan untuk tahun 2025 dianggarkan Rp1,4 triliun. Seperti Walikota Eri Cahyadi bilang prioritasnya kampung-kampung yang belum dibangun proyek pengerjaan seperti box culvert, drainase, saluran air, bozem, termasuk jalan.
“ Tapi kalau yang sudah dibangun kan tinggal perawatan, bagaimana perawatannya bisa maksimal. Kenapa? Kadang-kadang kita hanya bisa bangun tapi nyatanya tidak bisa merawat. Sehingga kadang tidak berfungsi sebagaimana mestinya,” tegas politisi PPP Kota Surabaya ini.
Suatu contoh, kata Buchori Imron, masalah pengerukan sedimen itu kan harus betul-betul konkret setiap tahun. Sedimen itu harus bersih dan air harus bisa dipastikan mengalir dengan baik dan lancar.
Jangan sampai setelah dibangun sedimen numpuk di situ akhirnya buntu, begitu buntu air tidak bisa jalan. Dan juga masalah penjagaan terhadap aliran air di drainase itu harus betul-betul maksimal. Jangan sampai nanti kurang dijaga dengan baik.
Misalnya, jelas Buchori, di Kedungdoro tempo hari, ternyata tersumbat hanya karena ada kabel. Ada kulit kabel di situ tidak terbuang dengan baik. makanya semuanya itu harus dikontrol jangan sampai pengawasannya lemah.
“ Karena kita kelemahannya kadang-kadang di pengawasan termasuk di pembangunan.
Makanya saya selalu menyampaikan bagaimana supaya pengawasannya dimaksimalkan,” pungkasnya. (trs)