Surabaya, Respublika – Saat menjalankan masa reses anggota DPRD Surabaya masa sidang tahun ke empat 2023, anggota Komisi C DPRD Surabaya, Sukadar banyak menerima keluhan warga, terutama soal stiker Keluarga Miskin (Gamis).
Sukadar menjelaskan, saat melakukan reses di RW05 Kelurahan Putat Jaya, banyak warga RW05 yang mengeluhkan soal Gamis yang diberi stiker cap miskin.
“Ini banyak yang protes ke saya sebagai anggota dewan, karena warga merasa di justifikasi sebagai orang miskin, meskipun warga membutuhkan bansos,” ujarnya saat ditemui usai reses di RW05 dan RW04 Kelurahan Putat Jaya, Rabu malam (25/01/23).
Sukadar menerangkan, pasca penempelan stiker miskin di rumah warga penerima bantuan sosial, dirinya menerima informasi bahwa warga yang masuk kategori keluarga miskin (Gamis) maka sulit berhubungan dengan bank.
Contohnya, kata anggota Fraksi PDI Perjuangan Surabaya ini, sulit mendapatkan akses kredit, akses permodalan, akses pinjaman.
“Ini ga benar, aturannya dari mana ketika rumah warga distiker Gamis lantas tidak bisa berhubungan dengan bank. Ga ada aturannya, wong miskin itu tidak boleh berhubungan dengan bank,” tegas politisi senior PDIP Surabaya ini.
Untuk itu, tambah Sukadar, persoalan stempel miskin ini akan diperjuangkan di legislatif untuk meminta kepada Pemkot Surabaya agar dipertimbangkan kembali stiker miskin di rumah warga.
Selain persoalan stiker miskin, terang Sukadar, mayoritas Kader Surabaya Hebat (KSH) RW05 Putat Jaya mengadu soal perlengkapan yang diterima KSH seperti sepatu dari Pemkot Surabaya.
“KSH mengeluhkan perlengkapan seperti yang dinilai tidak layak untuk di pakai. Ukuran sepatu memang 38 tapi ketika dipakai tidak cukup, akhirnya kan sepatu tidak digunakan ini kan mubazir,” tutur Sukadar.
Padahal, tegas Sukadar, pengadaan sepatu untuk KSH menggunakan anggaran APBD, jadi tolonglah diberikan sepatu yang layak agar kinerja KSH lebih giat lagi.
“Jangan sampai pengadaan sepatu ojo golek bati tok, tapi pikirkan siapa yang akan diberi agar bermanfaat,” kata Sukadar.
Sementara keluhan warga di RT04 Kelurahan Putat Jaya, terang Sukadar, mayoritas warga mengeluhkan bantuan fisik pembangunan dari Pemkot Surabaya melalui Musrenbang, Musbangkel, tapi tidak pernah ada realisasi.
“Saya sarankan ke warga kalau ingin terealisasi dari aspirasi warga ke Pemkot Surabaya, harus dibuka akses koneksitas usulan untuk mengawal hingga ke tingkat pembahasan APBD. Kalau tidak menggunakan APBD lantas duit e sopo untuk bangun kampung,” kata Sukadar.
Sukadar menyarakan, daripada suara warga di jual kemana-mana saat pemilu lebih baik suara tersebut digunakan untuk membangun akses untuk mengawal seluruh proses yang diharapkan masyarakat lewat usulan yang diwakili RT/RW saat Musbangkel dan Musrenbang.
“ Nah saat masyarakat sudah memiliki seorang tokoh untuk bisa akses ke Pemkot Surabaya, maka lebih mudah Pemkot merealisasikan usulan masyarakat terkait pembangunan di kampungnya. Jadi masyarakat juga harus jeli dan hati-hati dalam memilih saat pemilu yang tinggal satu tahun lagi,” pungkasnya. (trs)
Caption: Anggota Komisi C DPRD Surabaya dari PDIP, Sukadar saat reses dewan di RW04-05 Kelurahan Putat Jaya, Rabu malam (25/01/23). Foto: Tim internal Sukadar
