Surabaya, Respublika – Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Gerindra, Ajeng Wira Wati menyelesaikan masa reses dewan di 5 Kecamatan yaitu, Kecamatan Gubeng, Tegalsari, Simokerto, Genteng, dan Bubutan.
Saat reses dan bertemu masyarakat, Ajeng Wira Wati banyak menerima keluhan dari masyarakat, baik soal kesehatan, pendidikan, stiker warga miskin, fasilitas bermain anak, dan isu soal Surabaya sebagai kota layak anak.
“ Seperti keluhan soal BPJS Kesehatan, banyak warga mengeluhkan bahwa pengguna BPJS di rumah sakit non pemerintah dilayani tidak ramah,” ujar Ajeng Wira Wati di Surabaya, Jumat (12/05/2023).
Ia memenjelaskan, pengguna BPJS di RS non pemerintah dilayani tidak ramah, diminta menunggu ternyata diinfokan BPJS nya trouble padahal BPJS tidak ada masalah apa-apa. Sedangkan BPJS warga tersebut kelas 2, artinya BPJS mandiri bisa diartikan pihak RS menolak pengguna BPJS.
“ Saya harap BPJS meningkatkan pelayanan BPJS tidak hanya skala pemerintah, tetapi juga Faskes non pemerintah,” tegas Ajeng Wira Wati politisi Gerindra Surabaya ini.
Keluhan ke dua dari aspirasi masyarakat saat reses, kata Ajeng adalah soal pendidikan. Dimana perlunya evaluasi jumlah bangunan sekolah tingkat SMP, di Surabaya lebih dari 20ribu lebih yang mungkin tidak tertampung di SMP Negeri.
“ Ini segera adakan SMP Negeri minimal setiap kelurahan. Begitu pula SMA/SMK negeri minimal setiap kecamatan,” ungkap Ajeng Wira Wati.
Dirinya kembali mengatakan, ada juga keluhan warga soal stikerisasi, banyak warga komplain bagi penerima BPJS PBI ditempel stiker. Sedangkan BPJS di Surabaya memiliki Perwali dimana semua warga Surabaya menjadi program pemerintah UHC (Universal Healt Coverage).
“ Saya harap stikerisasi untuk transparansi penerima bantuan tunai langsng rekening seperti BLT, PKH dan PIP, harapannya tidak ada sasaran bukan hanya untuk Jaminan kesehatan semesta,” pungkas Ajeng. (trs)
