Surabaya, Respublika – Para pedagang kaki lima (PKL) dikawasan jalan Srikana Surabaya bisa bernafas lega. Menyusul kepastian mereka bisa kembali berjualan saat Ramadan. Pasca adanya penataan oleh Pemkot Surabaya beberapa waktu.
Kepastian PKL tetap berjualan, setelah dilakukannya pertemuan antara perwakilan PKL, pihak Kecamatan Gubeng dan Dinas Koperasi dan perdagangan Pemkot Surabaya yang diinisiasi oleh wakil ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Anas Karno.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Anas Karno mengatakan bahwa sebelumnya keresahan para PKL yang khawatir tidak bisa berjualan bisa diakomodir oleh dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kota Surabaya.
“Yang utama mereka bisa kembali berjualan apalagi disaat bulan ramadan nanti. Jadi ini sudah kita komunikasikan dengan Pemkot untuk PKL bisa beraktivitas untuk berdagang kembali,” kata Anas (21/03/2023).
Namun, lanjut Anas, aktivitas PKL nantinya masih bersifat sementara lantaran kawasan jalan Srikana tengah ditata oleh Pemkot untuk dijadikan sebagai pilot project konsep baru yang tengah digagas oleh Pemkot Surabaya .
“Pemkot tengah menyiapkan konsep baru untuk di buat semacam SWK yang lebih tertata dikawasan Srikana ini,” lanjut Anas.
Legislator fraksi PDIP Surabaya ini menambahkan jika, pihaknya mengharapkan kesadaran dari para PKL untuk menunggu proses pembersihan lahan yang akan dijadikan tempat berjualan.
“Ini sedang dalam penataan dan pembersihan tempat sehingga, nanti bisa nyaman. Karena masih ada perataan tanah urukan dilokasi yang kemudian nanti dipaving yang saat ini tengah disiapkan materialnya oleh Pemkot,” tuturnya.
Sementara itu, Devie Afrianto, kepala bidang distribusi perdagangan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan mengatakan jika saat ini pihaknya tengah melakukan upaya untuk percepatan penataan agar PKL bisa berjualan di bulan ramadan.
“Target kita sudah terpaving karena, konsep kita ini nantinya terbuka. Dimana nanti perataan selesai akan dilanjutkan dengan mendatangkan both berupa kontainer-kontainer,” kata Devie.
Devie juga menyebutkan bahwa untuk jumlah pedagang yang sudah terdata adalah sekitar 25 pedangan yang terdiri dari warga lokal.
“Ini tujuan kita untuk menata dan merubah stigma PKL menjadi pengusaha makanan dengan menata dan memberikan fasilitas yang memadai,” terangnya.
Namun, Devie belum bisa memastikan konsep SWK atau program padat karya yang akan digunakan untuk pengelolaan para pedagang di Srikana tersebut.
“Kita belum bisa pastikan pila apa yang kita gunakan konsep SWK atau padat karya. Yang pasti para pedagang ini bisa kembali berjualan, itu target utama,” pungkasnya. (trs)
