Anggota Dewan dari Nasdem ini Keras Kritisi PPDB di Surabaya

Anggota Dewan dari Nasdem ini Keras Kritisi PPDB di Surabaya

Surabaya, Respublika – Anggota Komisi D DPRD Surabaya dari Partai Nasdem Hari Santosa keras mengkritisi problematik Pendaftaran Penerimaan Dindik Baru (PPDB).

Tidak tanggung-tanggung, Komisi D langsung memanggil Kadispendik Subaya, membahas carut marut PPDB tahun 2023 di ruang Komisi D, Selasa (01/08/2023).

Hari Santosa mengatakan, jika kita ingin proses PPDB berjalan dengan baik justru Rombel (Rombongan Belajar) SMP Negeri di tambah bukan malah dikurangi.

Ia menjelaskan, PPDB tahun 2022 calon siswa yang mendaftar ke SMP Negeri melalui kategori MBR masih bisa, namun tahun ini tidak bisa.

Sementara, tambah Hari Santosa, ketika masyarakat daftar ke SMP Negeri dari afirmasi atau yang bukan Gamis mengapa langsung tertolak oleh sistem.

“ Sehingga masyarakat bingung, daftar lewat jalur prestasi ya tetap kalah dengan zonasi. Di zonasi inilah pertarungan dari siswa sangat ketat sehingga banyak siswa yang tidak dapat bangku sekolah di SMP Negeri,” ujar Hari Santosa kepada wartawan di Surabaya, Selasa (01/08/2023).

Dirinya kembali menambahkan, yang menjadi masalah kembali dari orang tua wali murid, ketika tidak masuk ke SMP Negeri lalu daftar ke SMP swasta maka dikenakan biaya yang cukup besar.

“ Apakah Walikota Eri Cahyadi mau jika ada warganya yang tidak sekolah, tolong Pak EC dipikirkan hal ini sedalam-dalamnya,” tegas politisi Nasdem berbasis massa di Lontar Surabaya Barat ini.

Hari Santosa kembali mengatakan, jika Pemkot Surabaya mengurangi jumlah Rombel maka solusinya adalah SMP Swasta digratiskan bagi mereka siswa yang tidak tertampung di SMP Negeri.

“ Sesuai dengan data yang kita miliki yaitu, 4.628 siswa tidak tertampung di SMP Negeri. Siswa yang sampai hari ini belum mendaftar ini mau di kemanakan,” kata Hari Santosa.

Ia kembali menegaskan, dari hasil pertemuan dengan wali murid, seringkali wali murid bukan tidak mau daftar ke sekolah swasta, tapi terkendala faktor ekonomi.

“ Ini yang harus dipikirkan Pemkot Surabaya, jangan sampai ada warga yang tidak sekolah hanya karena faktor ekonomi,” pungkasnya. (trs)