Surabaya, newrespublika – Menjelang ramadhan Komisi B DPRD Kota Surabaya mendorong agar Pemkot mengajak kepada seluruh pengusaha yang ada di Surabaya, agar membeli sembako dan dijual kembali kepada warga masyarakat tanpa sepeserpun mengharapkan profit atau keuntungan.
“ Paling tidak kalau ada kerjasama pemerintah kota dengan pengusaha dan tidak mengambil untung atau Break Even Point (BEP), dan harga pokoknya tadi yang diberikan itu nanti bisa membantu warga masyarakat,” ujar Baktiono di Surabaya, Rabu (26/02/2025).
Ia menambahkan, jadi pemerintah kota itu juga harus turut mengawasi, memantau, turut mengatur, termasuk bahan-bahan kebutuhan pokok.
Karena saat ini, jelas Baktiono, bahan kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadan sampai Hari Raya Idul Fitri itu sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat seperti, minyak, gula, beras, tepung, itu semua.
Walaupun puasa, kata Baktiono, tapi masyarakat itu membuat kue, kalau yang tidak membuat kue, mereka, perusahaan-perusahaan besar itu pasti stok dia, karena kebutuhan-kebutuhan itulah yang menjadi makanan nanti yang akan disajikan di hari raya idul fitri, itu pasti dibutuhkan masyarakat seluruh Indonesia, dan ini siklus tahunan.
“ Maka dalam pemantauan bersama antara Polrestabes dan pemerintah kota, itu melihat situasi dan kondisi pasar-pasar yang ada terutama pasar rakyat, juga pasar induk itu memastikan stok bahan pokok jelang ramadhan aman,” terang Baktiono.
Disisi lain, tambahnya, pemerintah kota bisa koordinasi dengan pemerintah provinsi, bahkan sampai pemerintah pusat. Paling tidak itu mengajak pengusaha-pengusaha yang ada di kota Surabaya untuk turut partisipasi, mereka bisa bersama-sama pemerintah kota membeli kebutuhan-kebutuhan pokok itu.
“ Dan untuk dijual tanpa mendapatkan keuntungan dijual langsung dengan harga mereka membeli termasuk cost distribusi, jadi tidak mengambil untung,” ungkap Baktiono.
Distribusinya bukan di pasar, tambah Baktiono, kalau di pasar nanti itu menjadi preseden yang tidak baik.
Maka, ungkap Baktiono, bahan kebutuhan pokok yang dibeli pengusaha tadi bisa langsung dijual ke warga masyarakat yang kategori tidak mampu dengan melibatkan semua unsur yang di pemerintah kota seperti Camat, Lurah, LPMK RT/RW hingga KSH dan harus tepat sasaran
“ Tepat sasaran ke warga yang tidak mampu karena datanya di Pemkot itu ada semua, baik mereka yang terdata dalam DTKS atau Daftar terpadu Kesejahteraan Sosial oleh Badan Pusat Statistik, maupun data Pemkot sendiri,” pungkasnya. (trs)
