Magelang, newrespublika – Bank Indonesia menyampaikan, penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (PP DHE SDA). PP ini merupakan revisi dari PP Nomor 1 Tahun 2019.
Dalam acara Capacity Building Bincang Bareng Media (BBM) dengan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Selasa (14/11/2023) di Magelang-Jateng, Mahardynastika Nindyah Hapsari, Asisten Manager Departemen Pengelolaan Kepatuhan Laporan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur mengatakan, pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk memaksimalkan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan mempercepat hilirisasi SDA guna meningkatkan kemakmuran rakyat.
“ Sejak 1 Agustus 2023, pemerintah menetapkan penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA),” ujar Mahardynastika Nindyah Hapsari di Pelataran Heritage Borobudur Magelang, Selasa (14/11/2023).
Ia menjelaskan, secara rinci kebijakan devisa yang berfokus pada hasil ekspor sumber daya alam. Dia memberikan wawasan mendalam tentang langkah-langkah yang diambil oleh Bank Indonesia untuk memastikan keberlanjutan dan kepatuhan terhadap regulasi terkait.
“ Upaya BI dalam memastikan bahwa devisa hasil ekspor sumber daya alam digunakan secara efisien dan sesuai dengan ketentuan hukum,” jelas Tika sapaan Mahardynastika.
Dalam konteks ini, kata Tika, aspek kepatuhan terhadap laporan menjadi perhatian utama, dan Mahardynastika menjelaskan langkah-langkah konkret yang diambil oleh departemen yang dipimpinnya.
Tika menekankan pentingnya transparansi dalam pelaporan keuangan terkait devisa ekspor, serta peran aktif BI dalam memberikan panduan kepada pelaku ekspor untuk memastikan kepatuhan mereka.
Dalam konteks ini, Ia juga menyampaikan langkah-langkah baru atau perubahan terkait kebijakan devisa yang dapat memengaruhi para pelaku ekspor.
“Pada periode Oktober, cadangan devisa ekspor Indonesia mencapai 134,9 miliar Dollar Amerika. Data BPS mencatat total devisa ekspor dari Januari hingga September sebesar 192,27 miliar Dollar Amerika,” terangnya.
Mahardynastika kembali mengatakan, ketentuan ini berlaku untuk eksportir dengan nilai ekspor minimal USD 250.000, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2023. Pada KMK nomor 272 tahun 2023, terdapat 1.545 jenis barang yang terkena DHE.
Eksportir yang memenuhi kriteria tertentu wajib menempatkan DHE SDA dalam sistem keuangan Indonesia melalui rekening khusus.
Mereka yang memilih tenor 1 bulan mendapatkan insentif PPh atas bunga deposito turun dari 20% menjadi 10%.
“ Insentif lebih besar diberikan untuk tenor 3 bulan dan 6 bulan, bahkan mencapai 0% PPh atas bunga deposito jika melebihi 6 bulan,” pungkas Tika. (trs)
