Surabaya, newrespublika – Legislator PDI Perjuangan yang juga Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya, Budi Leksono menyarankan kepada Pemkot Surabaya agar intervensi kepada anak yatim-piatu tidak lagi perlu di survei.
“ Datanya kan jelas ya sudah ga perlu lagi ada survei-survei segala macam, bantuan atau intervensi dari Pemkot Surabaya untuk anak yatim-piatu,” ujar Budi Leksono kepada wartawan usai acar Buka Bersama dan pemberian santunan yatim-piatu oleh DPRD Kota Surabaya, Rabu (03/04/2024).
Ia menambahkan, intervensi yang dimaksud baik bantuan pendidikan, kesehatan, dan bansos lainnya.
Budi Leksono menjelaskan, status yatim-piatu sudah jelas datanya, begitu juga dengan janda-janda lansia sehingga tidak perlu lagi ada survei untuk memastikan bantuan dari Pemkot Surabaya.
Kecuali, kata Budi Leksono yang kini kembali terpilih menjadi anggota dewan pasca pemilu 2024, janda yang statusnya menikah lagi baru butuh pengawasan juga sebelum diintervensi.
Sementara bantuan dana pendidikan bagi yatim-piatu untuk jenjang SMA/SMK, jelas Budi Leksono, kami rasa tidak menjadi kendala untuk mendapatkan intervensi meski SMA/SMK ranahnya Pemprov Jatim.
Contohnya, kata Kaji Bulek sapaan Budi Leksono, SMA/SMK di Surabaya berikan data siswa/siswi yatim-piatu ke Pemkot Surabaya lalu Pemkot menyerahkan ke Pemprov Jatim untuk bisa mendapatkan intervensi beres kan.
“ Bagaimanapun siswa yang sekolah itukan warga Surabaya, meskipun SMA/SMK di handle Pemprov Jatim tapi bantuan pemerintah untuk warga kurang mampu kan ya tanggung jawab pemerintah juga kan,” pungkasnya. (trs)
