Surabaya, newrespublika – DPRD Kota Surabaya menyarankan kepada Pemkot dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Surabaya agar ada mapping atau pemetaan kelas, untuk mencegah bullying dan pertengkaran antar siswa.
Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi D, dr. HJ. Zuhrotul Mar’ah kepada media di gedung DPRD Kota Surabaya, Rabu (26/02/2025) di tengah situasi maraknya pertengkaran siswa dan bullying, bahkan hingga ke ranah hukum.
Ia mengatakan, jika sudah masuk di ranah pendidikan harus ada pemetaan (mapping) mana anak yang normal, anak yang istimewa artinya memiliki kecerdasan diatas rata-rata, anaj yang slow respon, dan anak yang memiliki kebutuhan khusus atau difabel.
Sekarang ini, tambah dr. Zuhrotul Mar’ah, anak berkebutuhan khusus sudah diakomodir bisa masuk di sekolah umum.
“ Nah, siswa yang berkebutuhan khusus dengan yang normal mestinya ada perlakuan tersendiri guna mencegah bullying dan pertengakaran siswa,” ujar dr. Zuhrotul Mar’ah.
Ia menjelaskan, dengan mapping siswa sekolah maka mudah untuk mengidentifikasi minat anak sesuai dengan potensinya masing-masing siswa. Ini yang harus dicari, sehingga kedepannga kita tidak cemas lagi.
“ Karena kita menuju Indonesia Emas maka semua potensi di anak-anak kita itu ke arah yang positif,” tegas politisi PAN Kota Surabaya ini.
dr. Zuhrortul kembali mengatakan, problemnya ketika mapping kelas sudah bisa dijalankan maka kebutuhan pendidik atau guru harus ditambah. Nah, tugas Dispendik Surabaya ini yang harus menambah jumlah guru.
“ Diakui kita memang kekurangan tenaga pendidik, ini mengapa mapping kelas belum bisa terealisasi,” pungkasnya. (trs)
