Surabaya, Respublika – Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya dari PKS, Fathur Rohman mengingatkan, gencarnya Dispendukcapil mensosialisasikan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) jangan cuma dijadikan proyek saja.
Seperti diketahui, Pemkot Surabaya melalui Dispendukcapil menggelar sosialisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), di hotel Elmi pada 17-18 Juli 2023.
Sosialisasi dilakukan bersama Bank Jatim dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jatim, untuk mengoptimalkan pemanfaatan IKD dalam pelayanan perbankan.
Menurut Anggota DPRD Surabaya Fatkur Rohman, ini merupakan terobosan yang perlu diapresiasi. Kendati ia mengakui masyarakat lebih memakai Bank lain, ketimbang Bank Jatim.
“Tapi dimasyatakat lebih memakai bank lain, kalau kita jujur.” ungkap Fatkur di kawasan Balai Pemuda Surabaya, Senin (24/7).
Maka, ia menekankan pihak terkait hendaknya menyempurnakannya manfaat program ini, agar masyarakat semangat menyambut dan mengurus IKD tanpa harus jemput bola.
IKD papar Fatkur, tidak hanya sekedar mempercepat layanan di Bank Jatim, melainkan harus ada manfaat lain yang bisa didapat warga. Agar tak terkesan cuma didesak beralih ke digital.
Apalagi hanya sekedar berbasis proyek dispendukcapil, menurutnya itu tidak menarik.
“Sebab hanya dengan perbankan dengan pihak bagaimana?” tukas legislator PKS ini.
Misalnya urai dia, dulu ada program KTP anak atau KIA, yang bisa digunakan buat beli buku dengan potongan harga 10%. Maka ia menganggap wajar bila warga didesak mengurus KIA tersebut.
“Sekarang warga didorong mengurus ke digital manfaatnya apa? Bukan sekedar berbasis proyek,” sergah Fatkur.
Apalagi tambah Fatkur belum ada regulasi mengatur hal itu. Sehingga ia meyakini masyarakat ketika berurusan dengan masalah administrasi tetap menggunakan foto copy identitasnya.
Maka ia menekankan, pihak terkait hendaknya melakukan sosialisasi lebih luas, supaya mendapatkan dukungan dari publik.
Sebab papar Fatkur, percuma memiliki semangat luar biasa, tapi bila tidak dikomunikasikan dengan baik, masyarakat akan abai.
“Regulasinya belum ada, itu kan program dari bisnis, juga antisipasi KTP hilang,” pungkasnya. (trs)
