Surabaya, Respublika – Sekretaris Komisi D DPRD Kota Surabaya, Dr. Akmarawita Kadir menilai, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Surabaya masih menyimpan banyak permasalahan.
“ Dinas Pendidikan kota Surabaya tampaknya masih belum bisa melaksanakan PPDB secara baik, banyak meninggalkan permasalahan, masih banyak permasalahan-permasalahan yang muncul di warga kota Surabaya,” ujar Dr. Akmarawita Kadir di Surabaya, Selasa (25/07/2023).
Coba kita lihat, jelas polisi muda Partai Golkar Surabaya ini, PPDB sudah berakhir, dan senin tgl 24 Juli kemarin kami mengundang Kepala Dinas Pendidikan kota Surabaya, tetapi tidak hadir, konfirmasi ketidak hadiranpun terkensan mendadak, dengan alasan sedang ada kegiatan di luar, ada lagi alasan sedang mendata warga kota yang anaknya belum dapat sekolah, apa yang diurusi, padahal PPDB sudah berakhir.
“ Ini tampak masih banyak permasalahan yang muncul seperti nya, kok di undang untuk evaluasi tidak hadir, aneh kan?,” Tegas Dr. Akmarawita Kadir.
Dirinya kembali menambahkan, tapi memang saya mendengar masih banyak putra putri warga kota Surabaya yang tidak mendapatkan sekolah atau belum bersekolah karena berbagai alasan, alasan yang paling banyak adalah biaya sekolah swasta yang mahal, kemudian jarak sekolah yang jauh dari rumah.
“ Dua alasan ini menurut saya bila betul ada, merupakan kegagalan dinas pendidikan dalam melaksanakan program PPDB ini, kami anggap gagal, kalau misal waktu bisa di mundurkan sebaiknya ini di ulang saja,” tutur Wakil KetuaFraksi Partai Golkar Surabaya ini.
Dr. Akmarawita kembali mengatakan, kasihan masih banyak warga miskin atau warga pra miskin yang tidak dapat sekolah negeri akhirnya sekolah swasta yang berbayar.
“ Iya betul katanya gratis, kalau saya bilang gratis ‘abang-abang lambe’ kasihan mereka, akhirnya tetap membayar dengan alasan macam-macam. Bahkan jangan sampai ini terjadi mereka bisa dikucilkan karena mengikuti program gratis di sekolah swasta,” kata Dr. Akmarawita.
Ia mempertanyakan komitmen pemerintah kota yang mau melindungi warga kota, khususnya warga miskin dan pra miskin, apa sudah lupa visi misinya, atau dinas pendidikan yang tidak mampu menerjemahkan visi misi pak wali, padahal sudah jelas bapak presiden Jokowi menyatakan “Anggaran pemerintah besar banget, Pemerintah kota pastikan SEMUA anak bisa sekolah gratis” ini yang tidak bisa di berikan oleh pemerintah kota Surabaya.
“ Ya sudahlah kalau Pak Kadis atau yang berwenang di dinas pendidikan kota kalau tidak sanggup, ya harusnya mundur saja, berikan yang mampu atau yang serius,” jelas Akmarawita Kadir.
Dokter muda ini kembali menambahkan, belum lagi info-info yang tidak sedap di dengar mengenai kecurangan permasalahan sistem zonasi, sistem pindah tugas, dan sistem domisili, pengurangan rombel di sekolah-sekolah negeri.
“ Ini bagaimana planingnya, bagaimana peran serta masayarakat dan sekolah swasta dalam ikut menurunkan angka kemiskinan dalam akses pendidikan,” pungkasnya. (trs)
