Surabaya, respublikanewe -Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Surabaya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) untuk menyelesaikan perbaikan 1100 lebih Balai RW yang dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2023.
Selain itu, dalam sisa pelaksanaan APBD Tahun 2023, Pemkot juga diminta untuk menyelesaikan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu), serta merealisasikan berbagai program yang berkaitan dengan pengendalian banjir dan menambah anggaran untuk transportasi massal.
Hal tersebut disampaikan F-PKS dalam Sidang Paripurna DPRD Surabaya Selasa siang tadi. Sidang mengagendakan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD 2023, sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah.
Akhmad Suyanto yang menjadi juru bicara Fraksi PKS menyampaikan pentingnya peningkatan kualitas lingkungan kampung Surabaya.
“Karena itu kami mendorong agar renovasi 1100 lebih Balai RW bisa segera dituntaskan. Hal ini penting karena sentra kegiatan warga ada di Balai RW. Berbagai fungsi pendidikan, kesehatan, olahraga, administrasi kependudukan, sosial budaya, hingga keagamaan, selama ini banyak dilakukan di Balai-balai RW,” ujar Yanto di gedung DPRD Kota Surabaya, Selasa (26/09/2023).
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PKS juga memberikan apresiasi kepada Pemkot dan Badan Anggaran DPRD yang telah mulai menganggarkan dana operasional RT RW pada APBD Perubahan 2023 ini.
“ Tentu ini akan meringankan beban biaya listrik/air di Balai RW yang selama ini menjadi tanggungan warga,” kata Yanto, yang juga Anggota Komisi B DPRD ini.
Selain soal perbaikan Balai RW, Fraksi PKS juga mengingatkan masih adanya 2.700 antrian perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu).
“Karena adanya rasionalisasi terhadap anggaran 500 rutilahu di tahun 2023 ini, maka kami meminta Pemkot menyelesaikan perbaikan rutilahu sejumlah anggaran yang ada. Jangan sampai ada yang tidak terlaksana. Dan untuk penyelesaian antrian program perbaikan rutilahu, kami meminta dianggarkan pada Tahun Anggaran 2024,” ujar Yanto.
Berikutnya Fraksi PKS juga meminta Pemerintah Kota untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) Kader Surabaya Hebat (KSH), terkait dengan fungsinya sebagai kader lingkungan.
“Kami meminta agar tupoksi 306 Faskel, 31 Korcam, dan 5 Korwil yang merangkap dengan tupoksi KSH lainnya harus dipisahkan, dan difokuskan untuk pengelolaan lingkungan. Utamanya pengelolaan sampah. Sehingga hal ini dapat menguatkan upaya pemkot dalam pengurangan sampah, yang sampai dengan hari ini belum signifikan hasilnya,” terang Yanto saat membacakan Pendapat Fraksi.
Catatan lain yang disampaikan adalah tentang upaya dalam mengurai titik-titik kemacetan.
“Sebagaimana kita rasakan bersama, APBD Perubahan 2023 ini belum secara signifikan menyelesaikan 25 titik macet di kota Surabaya. Karena itu Fraksi PKS mendorong untuk secara bertahap dan lebih serius, Pemerintah Kota menambahkan anggaran penyelesaian titik macet di Tahun Anggaran berikutnya,” terang Suyanto.
Sejalan dengan hal tersebut, Yanto menjelaskan perlunya penguatan anggaran moda transportasi massal. “Pada tahun 2023 ini baru berkisar 0,6% dari total APBD Kota Surabaya. Tentu masih jauh untuk dapat memenuhi harapan warga kota akan hadirnya solusi transportasi massal yang baik,” ungkap pria lulusan ITS ini.
Memasuki musim penghujan, Fraksi PKS juga mendorong Pemerintah Kota untuk menyelesaikan berbagai program penanggulangan banjir secara lebih sistematis.
“Sehingga penyelesaian persoalan banjir bisa lebih terukur. Selain itu juga kami minta agar dialokasikan anggaran yang lebih besar di tahun anggaran berikutnya, mengingat besarnya rasionalisasi anggaran pengendalian banjir di tahun 2023 ini,” pungkasnya. (trs)
