Surabaya, Respublika -Menjelang bulan Ramadan, Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) meluncurkan tiga program unggulan guna memperkuat upaya pengendalian inflasi dan ketahanan pangan nasional.
Program tersebut dicanangkan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Jawa Timur (17/3) yang mengangkat tema Sinergi & Inovasi untuk Ketahanan Pangan Nasional melalui Teknologi Pertanian dan Digitalisasi, sebagai rangkaian pembuka jelang GNPIP Regional Jawa pada akhir Maret 2023.
Inovasi pada tiga program unggulan GNPIP Jatim mengusung semangat kejayaan peradaban Majapahit yang diwujudkan melalui program Digitalisasi dan Inovasi Budidaya Pertanian (Digdaya), Amankan Distribusi Pangan Strategis (Amukti), dan Pembiayaan Inklusif Pelaku Usaha Pangan (Palapa).
Ketiga program GNPIP Jatim akan diimplementasikan dalam sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) – Tim Percepatan Pengembangan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan kolaborasi BUMN Pangan-BUMD-BUMDes, untuk membentuk ekosistem yang mendukung efisiensi tata niaga pangan strategis melalui digitalisasi rantai pasok pangan.
Dalam kesempatan ini, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung menekankan sejumlah tantangan dalam pengendalian inflasi 2023, khususnya yang berkaitan dengan perlunya peningkatan produktivitas, peningkatan efisiensi jalur distribusi pangan, serta pentingnya mewaspadai risiko cuaca buruk yang disebabkan oleh El Nino yang dapat berdampak pada musim kemarau berkepanjangan.
“Beberapa program telah dilakukan bersama, yaitu: 2.638 titik operasi pasar murah, 65 Kerjasama Antar Daerah, 75 Program Subsidi Ongkos Angkut, 2,39 juta polybag bibit cabai, serta pemberian alsintan dan saprotan di 45 KPwDN Bank Indonesia,” Juda Agung, Jumat (17/03/23).
Di akhir sambutannya, Juda kembali menekankan pentingnya 7 program unggulan GNPIP sebagai acuan ke depan. Selain 3 program unggulan GNPIP Jatim, besarnya peranan Jawa Timur dalam pengembangan pesantren dapat mendukung optimalisasi ketahanan pangan strategis salah satunya melalui INFRATANI atau Integrated Farming with Technology and Information.
“ Program ini mengembangkan infrastruktur budi daya hortikultura berbasis teknologi, yang saat ini tersebar di 90 pondok pesantren di berbagai daerah,” ungkap Juda Agung.
Sementara Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menekankan eskalasi risiko global telah menciptakan ancaman krisis pangan dan energi, terutama di negara berpendapatan rendah yang memiliki ketergantungan terhadap impor serta menghadapi kerentanan fiskal.
Untuk itu, peran koperasi sebagai agregator, offtaker, sekaligus sumber pembiayaan bagi para petani perlu diperkuat.
Ketahanan pangan berbasis pemberdayaan Koperasi dan UMKM dapat disinergikan melalui: (i) akselerasi implementasi perluasan akses pembiayaan melalui KUR Klaster dalam kerangka mendukung ketahanan lumbung pangan daerah, (ii) akselerasi perluasan kerja sama lintas sektor dan Pemerintah daerah untuk penguatan dan pengembangan kemitraan rantai pasok Koperasi dan UMKM di sektor pertanian hulu-hilir, (iii) akselerasi sinergi untuk afirmasi digitalisasi KUMKM di sektor pertanian, dan (iv) memperkuat ketersediaan basis data UMKM di sektor pangan untuk perumusan kebijakan dan program ketahanan pangan berbasis KUMKM.
Mari perkuat sinergi dan kolaborasi dalam implementasi kebijakan dan program pemberdayaan KUMKM di sektor pangan untuk mendukung pengendalian inflasi pangan daerah dan nasional.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa GNPIP yang sudah berjalan sejak tahun 2022 memberikan tiga pelajaran utama yang patut menjadi perhatian, yakni (i) perlunya inovasi budidaya dan digitalisasi pertanian untuk peningkatan produktivitas pangan, (ii) distribusi pangan yang efisien dan akses pembiayaan pelaku usaha pangan serta (iii) pemanfaatan digitalisasi melihat kesiapan adopsi teknologi di Jawa.
Dalam semangat Majapahit, dengan membangun kedaulatan pangan akan terbangun kedaulatan bangsa dan negara.
Peran strategis ketahanan pangan perlu terus dibangun secara berkelanjutan dengan kerja keras dan dukungan kebijakan pemerintah daerah.
Berdasarkan data komoditas penyumbang utama inflasi, baik sepanjang tahun maupun HBKN, terdapat 6 komoditas pangan utama yang secara persisten menyumbang inflasi Jawa Timur, yaitu ayam ras, telur ayam ras, cabai, bawang merah, daging sapi, dan minyak goreng.
Dengan kondisi tersebut, Khofifah mengajak untuk memperkuat langkah strategis menjaga pasokan komoditas, baik secara struktural maupun teknis, agar ketersediaan pasokan dapat terjaga dan inflasi terkendali sepanjang tahun.
Lebih lanjut program unggulan GNPIP yang dimplementasikan di Jawa Timur diantaranya mencakup program digital farming pada 15 klaster padi, aneka cabai dan aneka bawang seluas 500 hektar, program 100 Green House budidaya aneka cabai dan bawang, penggunaan pupuk organik dan agen hayati, bantuan alsintan dan saprotan untuk mendukung program mekanisasi pertanian pada 100 Poktan serta kemandirian pangan dan replikasi Infratani pada pesantren anggota Hebitren Jatim.
Disamping itu, GNPIP Jatim juga mendorong kelancaran distribusi melalui program Sembako Murah Bersama QRIS serta digitalisasi Rantai Pasok Pangan dan Fasilitasi Distribusi dalam rangka Operasi Pasar komoditas pangan strategis. Perluasan KAD juga dilakukan melalui kesepakatan 2 (dua) Kerjasama Perdagangan Intra Jatim dan 8 (delapan) Kerjasama Antar Provinsi untuk komoditas beras, jagung, telur ayam, daging ayam ras.
Dari sisi pembiayaan, GNPIP Jatim akan menggulirkan program pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Subsidi Bunga Pinjaman melalui Program Kredit Sejahtera (Prokesra) dan Program Kredit Pertanian Jatim.
Kegiatan GNPIP Jatim turut dihadiri oleh Anggota Komisi XI DPRP Willy Aditya dan Indah Kurnia, segenap perwakilan Pemerintah Daerah dan mitra strategis lainnya.
Pada akhir rangkaian kegiatan GNPIP Jatim, dilaksanakan gelaran wicara yang membahas langkah peningkatan produktivitas dan ketersediaan pasokan pangan di daerah melalui program pertanian berkelanjutan dan digital farming, kelancaran distribusi, peningkatan akses pembiayaan inklusif kepada pelaku usaha serta sinergi TPID – TPAKD – TP2DD dan inisiasi linkage BUMN Pangan – BUMD – BUMDes. (trs)
