Surabaya, Respublika – Masih banyaknya terminal di Surabaya yang sepi dari penumpang yang menunggu transportasi publik seperti bus membuat fungsi dan keberadaanya memprihatinkan.
Seperti terminal Tambak Osowilangun (TOW) yang merupakan terminal tipe A, setiap hari atau di luar momen lebaran yang sepi dari aktivitas penumpang. Bus antar kota antar provinsi (AKAP) hampir tidak ada. Bahkan bus antar kota dalam provinsi (AKDP) juga terbatas, hanya beberapa trayek atau rute yang ada.
Oleh karena itu Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Baktiono meminta Pemkot Surabaya untuk mengoptimalkan terminal Tambak Osowilangun agar penumpang bisa lebih bergeliat lagi. Terlebih terminal Purabaya saat ini sudah diambil alih oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pendapatan asli daerah (PAD) tentu berkurang.
“Terminal seperti di Tambak Osowilangun memang belum maksimal jadi perlu dioptimalkan lagi fungsinya untuk terminal bus. Supaya ramai kembali,” ujar Baktiono, Kamis (04/05/2023).
Bahkan ia mengusulkan agar keberadaan transportasi online bisa masuk ke terminal agar memudahkan penumpang dalam memilih tujuan di dalam kota. Selain itu juga tenan UMKM juga bisa ditempatkan di terminal agar menunjang kebutuhan penumpang juga.
“Makanya kami harapkan ada inovasi yang dilakukan oleh Wali Kota (Eri Cahyadi) untuk menempatkan tenan UMKM atau pedagang di terminal,”ujarnya.
Dukungan akses jalan yang baik juga menentukan tingkat keramaian dari terminal. Selain itu keberadaan tol yang saat ini tengah dibangun Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) juga harus segera dituntaskan.
“Jalan dan tol juga perlu dioptimalkan. Apalagi nanti kita mengusulkan dalam RTRW nantinya untuk kota Surabaya menghadap ke laut seperti di luar negeri,”terangnya.
Tak hanya di Terminal Tambak Osowilangun saja , namun menurutnya Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ) dan juga Terminal Bratang juga perlu inovasi agar tidak mati suri keberadaan dan fungsinya. “Dishub juga harus memikirkan agar terminal ramai,”tegas Baktiono.
Seperti diketahui bahwa Terminal Purabaya merupakan terminal tipe A yang dibangun oleh Pemkot Surabaya. Meski terletak di Kabupaten Sidoarjo, ada sharing profit antara Pemkot Surabaya dan Pemkab Sidoarjo.
Namun dalam perjalanannya Terminal Purabaya diambil alih oleh Kemenhub. Namun kini menurut Baktiono pasca diambil alih banyak keluhan dari masyarakat terkait menejemen dan perawatan terminal.
“Harusnya Terminal Purabaya bisa untuk disentralisasi dan otonomi daerah,”pungkasnya. (trs)