Surabaya, respublikanews – Rapat koordinasi digelar oleh Komisi B DPRD Kota Surabaya bersama Dinas Perhubungan terkait Pendapatan.
“Rapat komisi B dengan Dishub (Dinas Perhubungan) ini membahas APBD tahun 2024,” ujar Luthfiyah Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Senin (30/10/2023) ditemui seusai rapat
Lutfhiyah mengatakan,Dishub salah satu dinas penghasil pendapatan diantaranya dari parkir
“Kita (Komisi B) harus bisa melihat semua dinas yang terkait dengan pendapatan,” katanya.
Karena, menurut legislator Fraksi Partai Gerindra ini, komisi B yang membidangi perekonomian.
“Dan termasuk pendapatan,” katanya
Lutfhiyah mengaku, bahwa komisi B memang jarang sekali mengundang Dinas perhubungan untuk rapat
“Makanya kita undang rapat supaya tahu anggaran tahun 2024 seperti apa,” katanya
Selain bahas anggaran 2024, Luthfiyah juga menyebutkan, bahwa pendapatan Dishub mulai tahun 2022 hingga 2023 antara target dan realisasi hanya 50 persen.
“Itu namanya tidak berhasil, saya bilang begitu agar mendorong mereka (Dishub),” katanya.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong Dishub Kota Surabaya paling tidak realisasi pendapatan harus dinaikan 70 persen.
“Artinya kita tidak hanya menyikapi realisasinya,” katanya
Selain realisasi pendapatan, lanjut Luthfiyah kalau memang tidak bisa mampu jangan menarget sekian, tetapi dihitung sesuai objek yang ada (Parkir)
“Toh kenyataan realisasinya kurang lebih hanya 50 persen,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Surabaya Aswan mengatakan,titik parkir setiap tahun tumbuh, awalnya 800-an, karena Covid-19 dari 1.800 berkurang jadi 1.300-an.
“Sehingga kita cari potensi lokasi baru, bertambah jadi 1.300-an,” ujar Aswan.
Dengan bertambahnya titik parkir, Aswan memastikan pendapatan asli Daerah (PAD) bertambah,
“Tapi belum mencapai target, masih berproses sampai desember ini,” katanya.
Karena, menurut Aswan, ada kendala hambatan pembangunan yang berbagai macam.
“Kan macam macam ya, termasuk parkir liar juga,” pungkasnya. (trs)
