Ketua Komisi B Usir Wartawan, Ketua Pokja Angkat Bicara
Surabaya, newrespublika – Hearing Komisi B DPRD Kota Surabaya dengan sejumlah OPD Pemkot Surabaya terkait Implementasi Perda Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 yang membahas Penertiban Pasar Mangga Dua, Selasa (4/3/2025) diwarnai ‘pengusiran’ wartawan oleh Ketua Komisi B dari Fraksi PKB, Mohammad Faridz Afif.
“Tolong wartawan keluar dulu ya, ini tertutup, ” ujar dia lewat pengeras suara.
Sebelum Afif, Agoeng Prasodjo sempat memanggil Bambang (wartawan Lensa Parlemen) dan Roy (Jatimupdate.id) dan meminta para wartawan untuk keluar lebih dulu. “Mas, wartawan keluar dulu ya,” tandas dia.
Merasa “Diusir”, sekitar delapan wartawan yang sehari-hari ngepos di DPRD Kota Surabaya, akhirnya keluar ruangan Komisi B dengan nggerundel.
Bahkan, kasus ini menjadi pembahasan seru para wartawan di lobi depan ruangan Komisi B. Tidak hanya itu, memunculkan berbagai spekulasi. Ada apa dengan Komisi B?
Tidak hanya itu, ada seorang wartawan yang secara ekstrem menduga Komisi B ada kongkalikong dengan pengelola Pasar Mangga Dua.
Dalam hearing kemarin, sebenarnya sejumlah OPD telah memberikan statemennya soal keberadaan Pasar Mangga Dua dan upaya penertiban. Mulai Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya, Dewi Soeriyawati, kemudian dilanjutkan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Lilik Arijanto dan selanjutnya Kasatpol PP Kota Surabaya, M Fikser, dan semua itu diliput dan direcord oleh wartawan.
Sementara itu, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Jurnalis Dewan Surabaya (Judes) Maulana, menyanyangkan atas kejadian ini, dia berpendapat bahwa peristiwa ‘pengusiran’ terhadap sejumlah media saat melakukan peliputan itu sangat disayangkan.
“Wartawan yang tergabung dalam Judes sudah dibekali dengan SOP untuk mematuhi aturan di DPRD Surabaya, termasuk jika ada rapat yang bersifat tertutup,“ seru Maulana, Ketua Pokja Judes, saat ditemui di presroom lantai 1 Gedung DPRD Surabaya.
Maulana, yang juga sebagai wartawan senior Harian Bangsa ini menyebut, keberadaan para jurnalis (wartawan) dari berbagai media yang melakukan tugas peliputan di lingkup DPRD Surabaya, selama ini bisa menjadi mitra kerja yang baik bagi semua pihak.
“Kalau memang rapat itu sifatnya tertutup, kan bisa disampaikan sebelumnya. Saya pastikan para wartawan tersebut akan mematuhinya dengan tidak masuk ke dalam ruangan,” seru Maulana.
“Ini soal etika, karena wartawan Judes telah kami bekali pengetahuan soal cara-cara peliputan di lingkup DPRD Surabaya, untuk tetap berprilaku yang santun untuk menjaga kondusifitas semua pihak,“ pungkas dia. (trs)
