Surabaya, Respublika – Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah, mempertanyakan rencana Pemkot Surabaya dalam hal ini Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar), yang ingin mengumpulkan pelajar penerima beasiswa pemuda tangguh.
Menurut Khusnul, rencana tersebut tidak relevan dan tidak tepat. Selain karena pengumpulan ribuan pelajar itu di hari dan jam kerja, juga saat ini era sudah digitalisasi sehingga pelayanan tidak harus orang tidak perlu ketemu orang, apalagi dalam jumlah besar.
“Kami senang karena akhirnya calon penerima Beasiswa Pemuda Tangguh SMA/SMK/MA gelombang pertama diumumkan. Namun yang membuat aneh adalah, kenapa harus mengumpulkan pelajar tersebut untuk mengikuti seleksi administrasi? Kan sekarang sudah eranya digitalisasi. Berkas fisik sudah tidak diperlukan,” ungkap Khusnul, saat dikonfirmasi, Jumat (26/8/2022).
Sebelumnya perlu diketahui, Disbudporapar selaku organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Surabaya, yang mengurusi Beasiswa Pemuda Tangguh SMA/SMK/MA berencana mengumpulkan calon penerima beasiswa pada Kamis 1 September 2022.
Acara tersebut digelar mulai Pukul 09.00-13.00 Wib di Gelanggang Remaja Jl Bogen 1 No 53 Q Surabaya. Kegiatan tersebut bagian dari seleksi administrasi beasiswa. Setiap pelajar diminta membawa data pendukung yang telah diunggah diaplikasi BeSmart.
“Pertanyaan kami, kenapa harus dikumpulkan hari Kamis?. Hari itu anak-anak calon penerima beasiswa masih di jam sekolah. Kenapa tidak dikumpulkan pada hari libur sekolah seperti Sabtu atau Minggu, jika memang harus dikumpulkan,” ungkap Khusnul.
Dikumpulkannya siswa pada hari kerja itu, kata Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini, juga akan merepotkan orang tua yang mengantarkannya. Sebab mereka harus meninggalkan pekerjaannya, dan harus mengeluarkan biaya seperti membeli BBM untuk kendaraannya.
Jika hanya seleksi administrasi, lanjutnya, kenapa tidak berbasis online agar lebih praktis dan tidak merepotkan orang banyak. “Kan data yang sudah disubmit tinggal disilangkan dengan data kependudukan, MBR dan lain-lainnya. Bukankah saat ini sudah eranya digitalisasi?,” tanya Khusnul dengan dana heran.
Legislator perempuan dari Fraksi PDI Perjuangan ini mewanti-wanti, agar niat baik Pemkot Surabaya untuk memberikan bantuan pendidikan bagi warga yang membutuhkan justru menyusahkan warga. “Jangan sampai niat baik ini tercoreng karena hal-hal yang sebelumnya tidak terkonsep dengan matang,” pungkasnya. (trs)
