Surabaya, Respublika – Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari Partai Nasdem, Hari Santosa, SH menilai, intervensi (Bantuan) Pemkot Surabaya untuk Keluarga Miskin (Gamis) sampai saat ini terbilang masih minim.
Hal tersebut diungkapkan Hari Santosa saat reses anggota DPRD Surabaya di RW03 Lidah Wetan, Senin malam (30/01/23).
Ia menjelaskan, ketika Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR) migrasi ke Gamis (Keluarga Miskin) yang ditandai stiker miskin di setiap rumah warga penerima bantuan diakui warga harus dievaluasi, karena belum tepat sasaran.
“Dalam Perwali MBR itu ada 8 kriteria apa saja yang disebut sebagai kategori keluarga miskin, sehingga keluarga miskin yang seharusnya benar-benar menerima bantuan malah tidak mendapat intervensi dari Pemkot Surabaya,” ujarnya kepada wartawan di Lidah Wetan, Senin malam (30/01/23).
Ia menambahkan, warga berharap agar Perwali MBR ke Gamis ini bisa ditinjau ulang, sehingga pendataan warga Gamis di Surabaya lebih kongkrit dalam melakukan intervensi ke warga.
“Intervensi Pemkot Surabaya ke warga miskin ini penting dalam rangka pemulihan ekonomi,” tegas Anggota Fraksi Partai Nasdem-Demokrat Surabaya ini.
Lebih lanjut Hari Santosa mengatakan, pemutakhiran data warga yang berhak diintervensi oleh Pemkot dalam hal ini Dinas Sosial Kota Surabaya sangat penting.
Mengapa, jelas Hari Santosa, banyak warga mengeluhkan banyak juga rumah yang tidak di stempel stiker miskin namun sebenarnya keluarga tersebut berhak menerima bantuan.
Sementara rumah yang ditempelkan stiker miskin justru secara kategori Gamis tidak masuk, karena memiliki penghasilan yang dinilai tidak berhak menerima intervensi.
Untuk itu, terang Hari Santosa, keterlibatan RT sangat penting dalam mendata warganya, kan yang mengerti betul kondisi warga adalah Ketua RT nya. Ini yang lemah dari Dinsos Surabaya, mencoret data warga penerima bantuan tanpa koordinasi dengan RT atau RW.
“ Jadi libatkan RT sehingga data warga penerima bantuan bisa tercover, dan tidak salah sasaran,” tutur Hari Santosa.
Dirinya kembali menambahkan, Dinsos Surabaya harusnya benar-benar turun ke lapangan mengecek data Gamis. Jadi saat akan mencoret data warga yang tidak layak dapat intervensi bisa diketahui.
“Selama ini warga menuduh Ketua RT nya yang mencoret bantuan warga, padahal Dinsos yang mencoret. Jadi saya minta dievaluasi kembali kinerja Dinsos Surabaya,” pungkasnya. (trs)
