Surabaya, Respublika – Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini menegaskan bahwa dirinya sejak dilantik menjadi Mensos oleh Presiden Joko Widodo, sejak itu pula dirinya bekerja hanya untuk rakyat.
“ Bantuan yang diberikan Kemensos semata hanya untuk rakyat,” ujar Mensos Tri Rismaharini kepada wartawan di Surabaya, Jumat sore (26/05/2023).
Mensos Risma menyampaikan, bahwa dalam menjalankan tugasnya dirinya mengikuti arahan dan petunjuk Presiden Jokowi.
Untuk itu Risma menyatakan kalau ada bansos yang berupa barang, dirinya menegaskan bukan berasal dari pihak Kementerian Sosial.
“Dalam menjalankan tugas sejak awal menjabat saya melaksanakan arahan bapak presiden yaitu bukan barang. Kalau ada yang berupa barang itu dari pihak lain bukan kita,” tuturnya.
Bahkan mantan Walikota Surabaya tersebut, mengaku pernah diminta untuk menyalurkan bansos minyak goreng saat harga melambung. Namun pihaknya tetap menolak.
” Kemarin waktu minyak goreng kita diminta untuk bantu salurkan, tapi saya tidak mau karena saya tetap berpegang pada arahan presiden,” ungkapnya.
Mengenai kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial di Kementerian Sosial terus bergulir.
Terkait hal itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini menerangkan, bahwa pihaknya tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Tetapi pihaknya memastikan mendukung upaya pengungkapan yang dilakukan oleh KPK.
“Saya tidak mengetahui kejadian ini. Karena itu ketika media menanyakan ke saya. Saya sampaikan tidak tahu. Tapi saya mendukung KPK dan tidak akan intervensi,” tegas Risma.
Seperti diketahui, KPK melakukan penggeledahan di kantor Kemensos dan membawa bukti baru dalam dugaan korupsi penyaluran bansos yang diduga terjadi pada tahun 2020 sampai dengan 2021.
Terkait dengan pejabat yang mungkin terlibat, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku telah memutasi pejabat yang diduga terlibat penyaluran beras bantuan sosial (bansos) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) periode 2020.
Mutasi tersebut dilakukan, agar para pejabat yang terlibat itu tidak memegang posisi yang strategis.
“Yang jelas itu sudah enggak ada semua staf itu di sini. Itu saja,” ungkap Risma.
Dia juga memastikan, para pejabat tersebut tidak lagi ditugaskan di kantor pusat Kemensos dan dinon-job-kan demi mengungkap kasus dugaan korupsi ini.
“Kemudian ada informasi ini yang terlibat langsung saya pindah,” terangnya.
Langkah mutasi yang diambil Risma juga untuk mempermudah pihak Inspektorat Kemensos dalam proses pengawasan.
“Agar dia tidak megang keuangan yang berat. Saya pindah, karena kan kalau ada salah harus kita periksa. Waktu kita habis, karena kita butuh inspektur untuk mengawal program saya, karena saya tidak ingin saat saya jadi menteri kemudian ada masalah. Jadi saya minta konsentrasi inspektur itu mengawal saya,” ungkap Risma.
Mensos Risma juga menyebutkan, pejabat yang saat ini menjalankan tugasnya adalah pejabat baru semua dan tidak ada yang terlibat. Mereka, menurutnya adalah orang orang yang baik dan punya komitmen besar membantu kerja kemensos dalam menangani berbagai persoalan sosial masyarakat.
“Para pejabat ini semuanya baru. Dan mereka tidak ada yang terlibat dalam kasus ini. Selalin juga ini kasus lama,” lanjut Risma.
Risma juga menjelaskan bahwa pihaknya tetap akan terus bekerja untuk membantu masyarakat. Sementara kasus yang tengah ditangani KPK pihaknya tidak akan mencampuri atau mengintervensi. Risma memastikan seluruh layanan untuk masyarakat akan terus berjalan dan tidak terganggu.
“Saya tidak akan intevensi biarlah KPK bekerja. Dan kita akan tetap bekerja untuk rakyat,” pungkas Mensos Risma. (trs)
