Surabaya, Respublika –Pendaftaran Penerimaan Dindik Baru (PPDB) di Surabaya tahun ini dinilai sangat kacau, dampaknya 4.628 calon siswa SMP tidak bisa masuk daftar sekolah.
Hal tersebut terungkap saat digelar Rapat Koordinasi terkait PPDB antara Komisi D DPRD Kota Surabaya dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Senin (01/08/2023).
Sekretaris Komisi D, Dr. Akmarawita Kadir kepada wartawan mengatakan, setelah dilakukan rapat koordinasi ternyata ada sekitar 6.428 calon siswa tidak bisa masuk SMP.
“ Angka tersebut tidak sedikit dan ini rentan dengan problem sosial warga Kota Surabaya, karena banyaknya putus sekolah,” ujar Dr. Akmarawita Kadir di ruang Komisi D, Senin (01/08/2023).
Ia menjelaskan, dalam Rakor ternyata terungkap bahwa Dispendik Kota Surabaya tidak memiliki data valid yaitu, dari 4.628 calon siswa tadi apakah itu semuanya Gakin atau masyarakat tidak mampu, atau mereka yang mampu.
“ Data ini yang tidak dimiliki oleh Dispendik Kota Surabaya,” tegas politisi Partai Golkar Surabaya ini.
Akmarawita Kadir menambahkan, harusnya Dispendik Kota Surabaya sudah mengantisipasi sebelumnya dari data-data diatas tadi, sehingga bisa dicarikan solusi.
“ Apakah perlu penambahan rombel atau tidak ada penambahan,” tegas Dr. Akmarawita Kadir.
Selain itu, kata Dr. Akmarawita Kadir, Dispendik Kota Surabaya juga harus memiliki data berapa jumlah sekolah SMP yang bisa menampung calon siswa, sehingga bisa memperkirakan apakah harus ditambah rombel nya.
Jadi, jelas Dr. Akmarawita Kadir, jangan takut penambahan rombel asalkan tepat untuk memberikan akses pendidikan seluas-luasnya kepada warga yang tidak mampu.
“ Eh, ternyata benar kan sebanyak 4.628 calon siswa tidak bisa masuk ke SMP di PPDB tahun 2023 ini,” tuturnya.
Dr. Akmarawita Kadir kembali mengatakan, Komisi D menilai Dispendik Kota Surabaya kurang fokus, kurang presisi dalam merencanakan PPDB.
“ Ada kurang lebih 200 lembaga SMP swasta yang menampung kuota gratis untuk siswa tidak mampu, nah ini harus dikoordinasikan yang baik dengan data yang valid,” pungkasnya. (trs)
