Surabaya, Respublika – Sejak Kamis pekan lalu (13/10/22) Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PKS, Aning Rahmawati, ST melakukan kegiatan ‘Jaring Aspirasi Masyarakat ‘ Reses Kedewanan di enam wilayah di Dapilnya.
Selema reses, Aning Rahmawati banyak menerima keluhan masyarakat mulai dari soal pendidikan, infrastruktur kampung, kesehatan, dan mayorita adalah soal banjir di Surabaya.
Aning Rahmawati mengakui, ada setumpuk sambat warga yang kami terima selama reses di enam wilayah diantara nya yang paling krusial ialah, permasalahan banjir masih menjadi topik paling hot disetiap titik.
“Ini menandakan penanganan banjir di setiap sub system di 5 rayon masih belum solutif bagi warga, karena skala prioritas penanganan masih belum disusun pentahapannya dalam bentuk roadmap yang bisa menyelesaikan sampai di drainase lingkungan pemukiman,” ujarnya di Surabaya, Senin (17/10/22).
Sehingga, kata alumnus Teknik Lingkungan ITS ini, raperda penanggulangan banjir yang saat ini sedang digodok DIM nya di Bapemperda harus betul betul akurat berdasarkan aktual kondisi lapangan.
Politisi PKS Surabaya ini menerangkan, anggaran Rp1 miliar sudah digelontorkan di 2022 khusus untuk kajian penanggulangan banjir di 5 rayon di 5 subsystem, yang insya Allah akan menyelesaikan lebih dari 50% dari 117 titik genangan yang ada di Surabaya.
Selain itu, kata Aning, keluhan yang mengemuka juga masalah pembangunan infrasturktur jalan atau paving.
Ia menjelaskan, di beberapa tempat warga mengeluhkan pembangunan asal asalan oleh kontraktor atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemkot Surabaya, setelah dibangun pavingnya, ketika dilewati motor atau mobil paving berbunyi glodak glodak, tak lama hancur, aspal juga bergelombang.
“Langkah tepat komisi C yang mengagendakan untuk memanggil seluruh pihak ketiga dalam kaitannya infrastruktur jalan, saluran harus segera direalisasikan,” tegas singa Komisi C ini, karena ketegasan Aning Rahmawati dalam setiap hearing di Komisi.
Hal lain, tambah Aning Rahmawati, dititik Gunung Anyar Bab kampung zero waste yang sarana prasarana tak kunjung cair, sekaligus keluhan pengelola bank sampah yang sangat berperan bagi Surabaya sehat dan indah malah dianak tirikan.
“ KSH dapat intensif, segala macam termasuk seragam, sementara kader-kader Bank Sampah, jangankan seragam, intensif transport tidak dapat. Ini perlu dikaji pola intervensi untuk kader-kader Bank sampah oleh Pemkot Surabaya,” kata Aning.
Masih bab infrastruktur pembangunan, jelas Aning, banyaknya fasum-fasos yang belum diserahkan menjadi kendala besar warga yang sudah membayar pajak untuk akses APBD kota Surabaya, baik pembangunan saluran, paving maupun PJU, sehingg mungkin banjir tengah kota hilang tapi pemukiman bisa “kelem”,
“Pemkot Surabaya, tutur Aning R, dalam hal ini DPRKPP harus betul betul mengupayakan revisi perda PSU, sehingga proses BAST PSU ke Pemkot Surabaya bisa win-win solution,” pungkas Aning. (trs)
