Surabaya, Respublika – Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati saat melakukan reses anggota dewan di RW06 Simolawang Simokerto, dirinya menerima banyak keluhan dari masyarakat soal permakanan.
Terhadap beberapa hal ini, Ajeng yang duduk di Komisi D membidangi Sosial dan Pendidikan menerangkan, bahwa tugasnya selaku anggota Dewan adalah mengawasi semua program pemerintah agar bisa sesuai, efektif dan efisien bagi warga, supaya tidak ada yang salah sasaran.
Dalam kesempatan itu, Ajeng juga menerangkan bahwa komisi D ini bekerjasama dengan 6 Dinas di Pemkot Surabaya, antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata, Dinas Ketenagakerjaan, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Program yang paling banyak, menurut Ajeng adalah dari Dinas Sosial. Mulai dari bantuan permakanan, Rutilahu atau bedah rumah, Rusun, Seragam MBR dll, yang mengacu pada data MBR.
“Kemudian ada juga bantuan dari pusat seperti PKH, PIP (program Indonesia Pintar, red) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), tapi jumlahnya sangat kecil dibanding dengan MBR di Surabaya yang jumlahnya ada 950ribu jiwa,” ujar Ajeng di Simolawang Simokerto, Senin (30/01/23).
Jadi, tambah politisi Gerindra Surabaya ini, mohon maaf kalau pengajuan bapak ibu belum bisa diterima, mungkin kuotanya sudah penuh.
Terutama untuk PIP, lanjut Ajeng, Komisi D sudah merumuskan untuk bisa masuk ke anggaran APBD dan namanya menjadi beasiswa pemuda tangguh.
“Program PIP yang setiap tahun warga menerima 900ribu kita rasa tidak efektif karena seringkali digunakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan bukan untuk sekolah para siswa,” jelas Ajeng.
Dirinya menambahkan, Program beasiswa pemuda tangguh langsung bekerjasama dengan sekolah-sekolah SMA sederajat, sehingga dipastikan uang bantuan digunakan dengan semestinya.
Untuk masalah permakanan, Ajeng menjelaskan bahwa diawal program ini hanya ada di kota Surabaya dan juga mengacu pada data MBR.
Nah, disini kami akan mengawal apabila ada warga yang berhak, tapi kemarin terpotong akibat pendataan MBR menjadi Keluarga Miskin.
“Bersama Dinas Sosial, Kami juga akan mengevaluasi program permakanan yang ada,” pungkasnya. (trs)
