Surabaya, newrespublika – Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PDI Joshia Michael sangat setuju atas kebijakan Pemkot Surabaya yang akan menonaktifkan ribuan Kartu Keluarga (KK) saat dicrosschek tidak bertempat tinggal alamat tertera KK.
Sebelumnya Eddy Christijanto Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya mengungkapkan, hingga saat ini ada temuan 61.750 KK yang waktu dicrosscheck tidak ada di alamat tempat tinggalnya.
Para pemiliknya terindikasi pindah kelurahan, kecamatan hingga kabupaten/kota lain diluar Surabaya, namun tidak mengonfirmasi perangkat RT/RW domisili KK-nya terdaftar.
“ Pada prinsipnya saya setuju dengan penonaktifan ini, karena untuk mendisiplinkan masyarakat kita terhadap data kependudukan,” ujar Josiah Michael kepada media di Surabaya, Senin (10/06/2024).
Tetapi, tambah Bro Josiah sapaan akrabnya, ada hal-hal yang harus menjadi perhatian dari pemkot. Karena banyak warga kita yang tidak bisa pindah alamat dikarenakan bukan karena kemauan mereka.
Misalnya, terang Josiah yang kembali terpilih menjadi anggota DPRD Kota Surabaya hasil pemilu 2024, mereka kontrak/kos dan pemilik tempat tinggal tidak mengijinkan alamatnya dipakai.
“ Banyak sekali kasus seperti ini. Atau warga yang tinggal diperumahan dan belim terbentuk RT/RW sendiri sehingga mereka harus masuk ke wilayah tetangga mereka,” terangnya.
Josiah Michael menerangkan, banyak yang merasa dipalak oknum RT/RW, bahkan ditarik pungutan Rp 1 juta per kepala, tentu ini memberatkan sehingga mereka tidak pindah, belum lagi yang berdomisili di apartemen.
Dirinya kembali menambahkn, banyak pemilik apartemen juga kesulitan mencari RT/RW bahkan terkesan malas karena khawatir dengan adanya pungutan2 ini.
“ Saya sering menemukan adanya pungli ini karena mereka mengadukan ke saya. Jadi saya harap ketika akan memblokir, Pemkot sudah menyediakan solusi bagi masyarakat kita,” pungkasnya. (trs)
