Surabaya, Respublika – Cafe Lawson di Jl. Embong Malang yang menyediakan makanan ala Jepang dan Korea, menjadi sorotan Komisi B DPRD Surabaya, karena Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tak sesuatu peruntukan. Sehingga tempat usaha tersebut, diminta untuk menghentikan sementara operasionalnya.
Menyusul Rapat Dengar Pendapat Komisi B DPRD Surabaya, dengan pihak manajemen Cafe Lawson, dan sejumlah perangkat dinas terkait Pemkot Surabaya.
“Ternyata tidak hanya IMB saja yang tidak sesuai peruntukan, namun juga tidak mengantongi Surat Laik Fungsi (SLF),” ujar Wakil Ketua Komisi B Anas Karno pada Jumat (09/06/2023).
Anas Karno menegaskan, SLF merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo melalui PP Nomor 16 Tahun 2021, yang wajib dimiliki tempat usaha.
“Dengan begitu sudah selayaknya Cafe Lawson di Jl. Embong Malang menghentikan sementara operasionalnya. Sampai seluruh komponen perijinannya dipenuhi,” jelasnya.
SLF meliputi pemeriksaan teknis bangunan. Diantarnya evaluasi atas konstruksi dan sistem bangunan. Seperti struktur, dinding, lantai, plafon, jendela dan pintu, serta sistem air, listrik, dan saluran pembuangan.
Kemudian pemeriksaan keselamatan dan keamanan bangunan. Pemeriksaan ini meliputi evaluasi atas sistem keamanan dan keselamatan bangunan, seperti sistem pencegahan kebakaran, tata ruang, dan fasilitas keselamatan.
Lalu pemeriksaan kualitas lingkungan. Pemeriksaan ini meliputi evaluasi atas sistem pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, dan sistem pengendalian polusi.
Ditambah lagi dengan pemeriksaan kualitas energi. Seperti evaluasi atas sistem pemanfaatan energi yang efisien, seperti sistem pemanfaatan matahari, air, dan angin.
Yang terakhir pemeriksaan fungsi bangunan. Pemeriksaan ini meliputi evaluasi atas fungsi bangunan dan ketersediaan fasilitas dan sarana yang memenuhi standar lingkungan dan teknis.
Lebih lanjut legislator Fraksi PDIP Surabaya tersebut mengatakan, Komisi B tidak menghambat iklim usaha di Surabaya. Karena dapat mendorong pergerakan ekonomi. Diantaranya lewat penyerapan tenaga kerja.
“Namun setiap pelaku usaha di Surabaya harus mematuhi peraturan yang berlaku. Agar tidak menimbulkan dampak negatif dikemudian hari,” jelasnya
Anas juga mendorong supaya Satpol PP kota Surabaya melakukan penertiban atas dasar dikeluarkannya permintaan bantuan penertiban. Kalau pelaku usaha enggan menertibkan diri sendiri.
“Ini penting dilakukan, supaya tidak menjadi contoh yang kurang baik bagi pelaku usaha lainnya. Sehingga mereka akan meniru pelaku usaha yang tidak tertib aturan,” pungkasnya. (trs)
