Surabaya, Respublika – Tahun 2022 menjadi tonggak perubahan pelayanan publik di Kota Surabaya. Pasalnya, di tahun ini Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi benar-benar melakukan berbagai terobosan reformasi birokrasi demi menyempurnakan pelayanan publik di Kota Surabaya.
Terobosan yang sangat signifikan itu adalah pelayanan publik diharuskan berhenti di kelurahan dan kecamatan, sehingga tidak perlu lagi ke dinas-dinas yang sebagian besar berada di tengah kota.
Sejak tahun 2021, secara bertahap pelayanan publik itu sudah mulai pindah ke kelurahan. Namun, di tahun 2022 ini, Wali Kota Eri bersama jajaran pemkot benar-benar merealisasikan pelayanan publik berhenti di kelurahan. Hal itu dimulai dari penataan pejabat dan staf yang banyak dipindahkan dari dinas-dinas ke tingkat kelurahan dan kecamatan. Bahkan, mereka juga didekatkan dengan rumahnya masing-masing.
“Dengan cara itu, saya berharap mereka bisa menciptakan inovasi-inovasi dan bersinergi dengan berbagai stakholder untuk menyejahterakan warga Kota Surabaya. Makanya dalam rotasi ini kita dekatkan mereka ke rumahnya masing-masing,” kata Wali Kota Eri.
Demi memberikan pelayanan prima di kelurahan dan kecamatan, para staf itu diberikan pelatihan dan pembekalan, sehingga mereka bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga. Kini, berbagai pelayanan publik terutama pelayanan administrasi kependudukan sudah cukup diurus di tingkat kelurahan dan kecamatan.
Selain itu, Wali Kota Eri juga membuat program Sambat Nang Cak Eri yang awalnya digelar lesehan di Balai Kota Surabaya. Dalam sambat itu, warga dipersilahkan menyampaikan berbagai keluhannya kepada wali kota secara langsung. Acara ini pertama kali digelar pada Sabtu (25/6/2022).
Di saat yang sama, Wali Kota Eri juga meminta seluruh kelurahan, kecamatan, dan Perangkat Daerah (PD) Pemkot Surabaya untuk membuka keluhan warga secara langsung pada hari Jumat, mulai pukul 13.00-16.00 WIB.
“Kalau dalam satu minggu tidak ada solusi solutif, maka bisa langsung ketemu saya di Balai Kota Surabaya, karena saya juga akan siap menerima aduan warga setiap hari Sabtu mulai pukul 09.00-12.00 WIB,” kata Wali Kota Eri kala itu.
Dengan berjalannya waktu, Sambat Nang Cak Eri itu digelar via virtual dan Wali Kota Eri memonitor langsung keluhan warga itu dan solusi yang diberikan oleh jajaran kelurahan, kecamatan dan jajaran dinas.
Ternyata, program ini banyak direspon positif oleh warga karena mereka secara terbuka menyampaikan langsung berbagai keluhannya dan langsung mendapatkan solusi solutif.
Sejak saat itu pula, Wali Kota Eri mengeluarkan tagline baru yang menjadi pedoman untuk melayani seluruh warga Kota Pahlawan. “Tagline kita adalah Keluar Membawa Solusi dan setiap permasalahan yang masuk, keluar harus membawa solusi,” tegasnya.
Di samping itu, pelayanan publik di puskesmas dan rumah sakit milik Pemkot Surabaya juga tak luput dari perhatiannya. Berbagai terobosan juga dilakukannya. Terlebih setelah Wali Kota Eri menemukan berbagai kejanggalan dan keterlambatan dalam pelayanan kesehatan hingga menyebabkan dia ngamuk di RSUD Dr. Soewandhie.
Kini, berbagai pelayanan kesehatan di puskesmas dan RSUD milik pemkot sudah semakin baik dan seragam. Bahkan, yang terbaru Wali Kota Eri mengeluarkan kebijakan kompensasi pasien, yaitu pasien akan diberikan kompensasi sebesar Rp 50 ribu jika terlambat satu jam pelayanan yang sudah ditetapkan.
“Ini sebagai bentuk komitmen pihak rumah sakit dan puskesmas. Ini juga selaras dengan upaya pencegahan korupsi di internal pemkot, karena bagi saya korupsi itu tidak hanya uang, tapi juga waktu,” tegasnya.
Demi mendisiplikan jajaran pemkot agar selalu menjalankan semua program sesuai harapan, Wali Kota Eri juga membuat sistem kontrak kinerja bagi seluruh ASN dan kepala dinas di Pemkot Surabaya. Mereka diminta memenuhi output dan outcome yang telah ditetapkan. Jika tidak bisa memenuhi itu, maka mereka diminta mundur tanpa menuntut apapun.
”Ketika saya mencopot njenengan (anda), itu berdasar tidak sesuainya output, outcome-nya njenengan (anda) di kontrak kinerja. Ketika tidak sesuai, njenengan (anda) harus mundur, saya meminta tim anggaran membuat output, outcome-nya sampai detail dan berbeda dari sebelumnya,” pungkasnya. (trs)
